TEPI BARAT – Pejabat Palestina, Nabil Shaath, menyatakan bahwa RUU Knesset yang diusulkan Israel untuk permukiman Tepi Barat sangat berbahaya. RUU tersebut bertujuan menguasai wilayah Tepi Barat.
Sebagaimana diketahui, media Israel melaporkan pada Minggu 9 November 2014, Komite Menteri Israel menyetujui RUU yang diusulkan. Pemerintah Israel akan menerapkan semua hukum yang disahkan oleh Knesset ke permukiman. Namun, RUU tersebut ditolak oleh pihak Palestina.
"Otoritas Palestina sepenuhnya menentang penerapan hukum Israel untuk permukiman di Tepi Barat karena ini menciptakan konteks politik. Pemukiman ini akan menjadi bagian dari Israel," kata Shaath.
"Israel mengabaikan semua tekanan pihak internasional dan menjalankan dengan proyek pendudukan,” lanjutnya.
Sementara itu, media Haaretz melaporkan bahwa RUU akan membutuhkan kepala komando pusat militer Israel untuk memublikasikan semua peraturan baru sebagai peraturan militer. Hal tersebut berlaku untuk permukiman di Tepi Barat.
"Warga Palestina menderita sejak perjanjian Camp David dengan Mesir pada 1979, terutama di Tepi Barat. Sebab, Israel telah membuat kami berada di bawah langkah-langkah yang sementara dan otonomi,” kata Shaath.
“Israel mencuri tanah, air, materi, dan semua sumber daya yang ada di Tepi Barat,” sambungnya.
Sebenarnya tidak semua pihak Israel mendukung RUU terbaru tersebut, salah satunya Menteri Keadilan Israel Tzipi Livni. Dia sangat menentang insiden tersebut. "Tujuan sebenarnya di balik RUU ini adalah untuk menormalkan situasi yang tidak normal,” demikian tulis situs berita Ynet, Senin (10/11/2014).
0 komentar:
Silahkan Dikomentari