Jokowi Harus Ketat Awasi Kebijakan Kementan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta harus lebih memberikan perhatian dan mengawasi secara ketat kinerja dari Kementerian Pertanian (Kementan). Terutama mengenai kebijakan Kementan sendiri.

Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyu Wagiman mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan lantaran banyaknya ketimpangan kebijakan yang tidak berpihak kepada perusahaan-perusahaan kecil dan masyarakat.

"Harus menjadi salah satu kementerian yang diperhatikan dan diawasi, kinerja Kementan, sebagian besar konflik agraria atau perkebunan tidak lepas dari regulasi Kementerian Pertanian sendiri," kata Wahyu di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Wahyu menjelaskan, sebelum masa jabatan DPR periode 2009-2014 di akhir masa jabatannya telah mengesahkan revisi UU perkebunan yang lebih berpihak kepada perusahaan besar.

"DPR sudah mengesahkan revisi UU Perkebunan, memfasilitasi bagaimana investasi bisa masuk memfasilitasi perusahaan besar," tambahnya.

Dengan begitu, sambung Wahyu, ruang gerak bagi perusahaan-perusahaan kecil di sektor pertanian dan perkebunan menjadi sangat terbatas. Begitu pula insentif yang diberikan pemerintah dalam UU tersebut.

"Lebih banyak menguntungkan perusahaan besar daripada perusahaan kecil, ini menjadi masalah kenapa kementan harus diawasi dikritisi berkaitan dengan kebijakan yang dibuat Kementerian Pertanian," tutupnya.