JAKARTA - Aroma persaingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) terus berlanjut. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menegaskan tidak ada dualisme di parlemen. Penegasan ini dikatakan Fadli menyangkut adanya DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Pimpinan DPR tak ada dualisme, DPR solid. Kalau ada pihak yang ingin membentuk DPR tandingan, bahwa itu adalah tindakan ilegal dan inskontitusional. Kita lihat itu sebagai luapan kekecewaan karena sulit mendapat posisi dalam pimpinan komisi," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2014).
Fadli menjelaskan, pimpinan komisi sedianya dipilih oleh anggota komisi yang sebelumnya sudah disahkan dalam paripurna. Namun, masalahnya dari empat fraksi di KIH meliputi, PDI Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura justru tidak ada yang bersedia menyerahkannya, padahal sudah diberi waktu hingga empat kali pelaksanaan rapat paripurna.
"Dan, ini bukan suatu yang big deal, pimpinan komisi merupakan pengatur lalu lintas di komisi saja, semua keputusan kan ada di anggota, enggak ada masalah, enggak usah dibesar-besarkan," terangnya.
Fadli menilai paripurna yang digelar KIH itu hanya dagelan politik dan tidak perlu dipersoalkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, salah satu solusi untuk mengatasi polemik ini, Koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini harus menyerahkan nama-nama anggota fraksi yang kemudian disahkan dalam paripurna.
"Selama mereka tidak serahkan nama yang harus disahkan lewat paripurna, maka empat fraksi itu enggak bisa jadi anggota komisi, itu aturannya. Kita bertindak sesuai tatib (tata tertib) dan Undang-undang MD3," tutup Fadli.
0 komentar:
Silahkan Dikomentari